STUDI HISTORIS ATAS OTORITAS QADHI PADA MASA KEKHALIFAHAN ABBASIYAH

A. Latar Belakang Masalah (singkat)

Dalam historiografi Islam, peran qadhi memang tidak sepopuler fuqaha, baik dalam penemuan hukum (istinbath al-hukum) maupun penerapan hukum (tathbiq al-hukum). Kalaupun qadhi memiliki otoritas yang cukup kuat dalam melahirkan keputusan hukum di pengadilan (qadha) karena bersentuhan langsung dengan kasus-kasus (cases), tetapi putusan itu sangat dipengaruhi oleh otoritas politik dan otoritas mazhab yang dianut oleh sebuah negara atau dinasti Islam, termasuk dinasti Abbasiyah. Gejala ini cukup untuk diasumsikan sebagai defungsionalisasi qadhi sebagai seseorang yang memberikan keputusan hukum Islam.

Posisi qadhi sendiri, menurut Joseph Schacht (2003; 41-43), baru tercipta di masa dinasti Umayyah, tetapi dengan peran yang sempit. Qadhi ini, di masa Umayyah, boleh diangkat oleh pemerintah pusat ataupun oleh Gubernur daerah tertentu secara langsung. Tetapi qadhi terkadang juga menempati posisi hanya sebagai “delegasi Gubernur” yang diberikan kewenangan dalam otoritas hukum, dan tentu saja dengan demikian qadhi tidak mungkin “menghukum” Gubernur apalagi Khalifah. Dengan kata lain, dalam sejarah Islam, hukum dan politik memiliki keterkaitan yang sangat dalam dan saling mempengaruhi. Tetapi pada periode awal, dalam hal ini posisi qadhi memang belum terlalu signifikan, apalagi karena terkadang perannya sebagai pejabat administrasi.

Secara etimologis, istilah qadhi merujuk pada seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah (wali al-amr) untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi di antara manusia (judge). Seorang qadhi ditunjuk untuk membantu tugas khalifah selain tugas-tugas pada posisi yang lain seperti wazir (perdana menteri), hajib (semacam wakil rakyat yang menjadi perantara antara khalifah dan rakyat), jallad (pelaksana hukuman), dan amir di berbagai daerah (Karim, 2007; 168-169). Para ulama menghukuminya fardhu kifayah (Syafi’i; 148). Al-qadha’ (qadha’-yaqdhi-qadha’; peradilan Islam) adalah tempat penyelesaian perkara itu. Dalam banyak ayat al-Qur’an, kata al-qadha’ inilah yang paling sering diungkap dengan berbagai makna yang hampir berdekatan; menetapkan (QS. 2: 117), menentukan (QS. 6:2), memerintah sesuatu dengan kepastian (QS. 17: 23), memerintah dan memutuskan sesuatu (QS. 33: 36), menyelesaikan (QS. 14: 22,28, 29), mengakhiri (QS. 41: 12), binasa (QS. 33: 23), dan sebagainya. Sementara itu istilah lain yang seringkali disejajarkan dengan qadhi adalah hakim, tetapi bukan dalam arti Syari’ (Tuhan).

Sebuah periode yang dapat dikatakan matang dalam menempatkan posisi qadhi dalam sejarah Islam adalah pada masa dinasti Abbasiyah, sebuah dinasti setelah dinasti Umayyah. Pada periode Abbasiyah posisi qadhi telah mulai dipandang sebagai sebuah tempat dengan prestise yang tinggi. Hal ini didasarkan pada perannya sebagai spesialis hukum Islam sehingga terkesan lebih profesional. Namun begitu, posisi Qadhi tetap berada di bawah Khalifah Abbasiyah. Mengenai hal ini Noel J. Coulson (1987, 139) bertutur:

“Naiknya Abbasiyah ke puncak kekuasaan, sungguh membawa angin segar bagi mereka. Dengan kebijaksanaan mereka yang bertekad hendak menerapkan sistem hukum (Islam) yang disusun para ulama, status qadhi pun meningkat jauh lebih tinggi. Selanjutnya, para qadhi tak dapat dipisahkan dari hukum syari’at yang harus mereka terapkan.”

Meskipun demikian, tampak bahwa pernyataan tersebut terkesan belum memberikan peran yudikatif kepada qadha’. Otoritas hukum qadhi bagaimanapun tetap dibayang-bayangi oleh otoritas politik khalifah. Perubahan mendasar yang terjadi adalah sistem atau struktur qadhi yang lebih tertata. Sebagaimana diketahui, seorang pengikut Imam Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf adalah tokoh yang sempat merasakan menjadi qadhi al-qudhat, sebuah posisi yang memiliki otoritas untuk mengatur urusan peradilan, dan bahkan mengangkat hakim-hakim di daerah. Sentralisasi peran peradilan ini membuat fungsi yudikatif sedikit muncul ke permukaan, dan pejabat-pejabat di daerah tidak dapat mengatakan qadhi berada di bawah otoritasnya, karena satu-satunya otoritas di atas qadhi adalah Khalifah.

Selain otoritas politik, sebagaimana menjadi perhatian utama di awal pembahasan, qadhi agaknya kurang memiliki keleluasaan dalam memberikan keputusan hukum. Di dalam hal ini masalah mazhab menjadi penting untuk disebut-sebut karena politik dan mazhab dalam Islam saling begitu terkoneksi dalam sejarah, termasuk di masa Abbasiyah. Jika di masa kekhalifahan tertentu sebuah mazhab hukum dianut, maka secara otomatis keputusan-keputusan qadhi –secara materi– seharusnya tidak diperbolehkan berbeda dari ruang ijtihad mazhab tersebut. Karena itulah seorang qadhi akan sedapat mungkin diusahakan berasal dari tokoh-tokoh yang sejalan dengan mazhab tertentu.

Imam Al-Mawardi, seorang pakar politik Islam yang terkenal itu adalah salah satu dari sekian tokoh yang sempat menjadi qadhi ketika dinasti Abbasiyah di bawah masa Khalifah Abu Ja’far al-Manshur. Al-Mawardi sendiri memang dikenal sebagai pemikir yang cukup loyal kepada kekhalifahan Abbasiyah. Meskipun demikian, bukan hanya persoalan otoritas politik dan keputusan qadhi yang sangat mungkin diinfiltrasi oleh pandangan mazhab tertentu, kekhalifahan Abbasiyah memiliki wilayah kekuasaan yang luas (Hitti, 1970) dan tentu saja memiliki dinamika tersendiri, terutama soal tugas-tugas qadhi. Misalnya saja bahwa penduduk Abbasiyah tidak hanya muslim –yang beranekaragam mazhab tentunya–, tetapi juga umat agama lain.

Berbagai hal seputar qadhi ini penting ditelusuri untuk mendapatkan gambaran mengenai dinamika hukum Islam secara umum yang terjadi di masa kekhalifahan Abbasiyah, baik di masa kebangkitan dan keemasan (750-945 M) maupun kemunduran (945-1258 M) (Lewis, 1997). Terlebih lagi, di masa dinasti Abbasiyah, peradaban Islam diakui sangat berkembang dan bahkan diakui sebagai satu-satunya peradaban puncak umat Islam, terutama dalam ilmu dan teknologi di masanya. Hal ini dapat terjadi karena adanya dialektika yang sehat dalam pemikiran dan terbukanya sumber-sumber pengetahuan, namun adalah hal menarik untuk mengetahui apakah hal yang sama juga berkembang dalam ruang yang menyentuh unsur kekuasaan dan politik. Melalui sedikit abstraksi ini, penelusuran sejarah atas otoritas qadhi akan menjadi pintu masuk bagi gambaran sejarah hukum Islam di masa dinasti Abbasiyah yang diharapkan lebih komprehensif.

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah kedudukan qadhi di masa kekhalifahan Abbasiyah?
  2. Bagaimanakah peran qadhi di masa kekhalifahan Abbasiyah?
  3. Sejauhmana otoritas qadhi dalam formulasi hukum Islam di masa kekhalifahan Abbasiyah?

C. Tujuan Penelitian

  1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan qadhi di masa kekhalifahan Abbasiyah.
  2. Untuk mengetahui bagaimana peran qadhi di masa kekhalifahan Abbasiyah.
  3. Untuk mengetahui sejauhmana otoritas qadhi dalam formulasi hukum Islam di masa kekhalifahan Abbasiyah.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sejarah dengan menggali fakta-fakta sejarah sebanyak mungkin melalui berbagai warisan yang terdapat dalam sejarah hukum Islam. Tetapi lebih dari sekadar pendekatan sejarah konservatif yang political oriented, studi ini lebih mengarah pada pendekatan “general history” atau “total history” (Azra, 1998). Dengan demikian, alur dari pendekatan ini mendeskripsikan fakta-fakta sejarah terkait qadhi di masa Kekhalifahan Abbasiyah dengan membongkar muatan-muatan politis, teologis, ekonomi, budaya dan sosial sehingga diharapkan akan mencapai sebuah kesimpulan yang komprehensif dan total.

E. Sistematika Penulisan

Adapun mengenai sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

  1. Latar Belakang Masalah
  2. Rumusan Masalah
  3. Tujuan Penelitian
  4. Tinjauan Pustaka
  5. Metodologi Penelitian
  6. Sistematika Penulisan

II. Konsep dan Sejarah Qadhi dalam Islam

A.  Definisi Qadhi dalam Islam

B.  Sejarah Qadhi dalam Islam

1. Masa Nabi saw.

2. Masa Khulafaur Rasyidin

3. Masa Kekhalifahan Umayyah

C.  Qadhi dan Formulasi Hukum Islam

III. Otoritas Qadhi dalam Formulasi Hukum Islam di Masa Abbasiyah

  1. Kedudukan Qadhi di Masa Kekhalifahan Abbasiyah
  2. Peran Qadhi dalam Keputusan Hukum di Masa Kekhalifahan Abbasiyah
  3. Otoritas Qadhi dalam Formulasi Hukum Islam di Masa Kekhalifahan Abbasiyah

IV. Analisis Otoritas Qadhi dalam Formulasi Hukum Islam

  1. Analisis Kedudukan Qadhi dalam struktur Pemerintah Abbasiyah
  2. Analisis Peran dan Otoritas Qadhi dalam Formulasi Hukum Islam di Masa Abbasiyah

V. Kesimpulan dan Penutup

  1. Kesimpulan
  2. Saran
  3. Penutup


DAFTAR PUSTAKA

(SEMENTARA)

Asy-Syafi’i, Imam an-Nawawi, Minhaj ath-Thalibin, jilid I, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.

Azra, Azyumardi, “Penelitian Non-Normatif tentang Islam: Pemikiran Awal tentang Pendekatan Kajian Sejarah pada Fakultas Adab”, dalam Mastuhu dan M. Deden Ridwan, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu, Bandung: Nuansa-Pusjarlit, 1998.

Coulson, Noel J., The History of Islamic Law, terj. Hamid Ahmad, “Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah”, Jogjakarta: P3M, 1987.

Hitti, Philip K., History of the Arabs from the Earliest Times to the Present, London, New York: Macmillan and Co. Ltd., 1970, hlm. 330.

Karim, M. Abdul, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.

Lewis, Bernard, “Abbesid”, dalam E. Van Donzel et.al (ed.), The Encyclopedia of Islam, Leiden: EJ. Brill, 1997.

Schacht, Joseph, an Introduction to Islamic Law, terj. Joko Supomo, “Pengantar Hukum Islam”, Jogjakarta: Penerbit Islamika, 2003.

%d blogger menyukai ini: